MEDAN EKSPOS,COM
Langkat. –. DPC LSM KPK Republik Indonesia (RI) Kabupaten Langkat mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Polda Sumatera Utara (Poldasu) segera memeriksa oknum Kepala SMP Negeri 1 Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, yang diduga menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama dua tahun terakhir.
Tim MEDAN EKSPOS,COM berulang kali menyambangi sekolah di Jalan Medan-Banda Aceh, Kecamatan Besitang, namun gagal bertemu dengan oknum kepala sekolah bernama Doni. “Beliau jarang masuk ke sekolah,” ujar salah satu guru yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi kru media, Sabtu (08/08/2026).
Guru tersebut juga mengungkapkan bahwa jumlah siswa di SMPN 1 Besitang mencapai sekitar 465 orang. Dengan alokasi dana BOS Rp1,1 50 satu juta seratus lima puluh ribu per siswa per tahun, total dana BOS sekolah tersebut diperkirakan mencapai Rp509,3 juta setiap tahunnya. “Sudah kurang lebih dua tahun beliau memimpin di sini,” tambahnya. Namun, rincian penggunaan dana BOS (RAB) hingga kini belum dibuat. “Setahu saya belum dibuat bang! Coba tanyakan lagi ke Kepala sekolah,” Katanya.
Ketua DPC LSM KPK RI Langkat, Agus Salim, didampingi Kabid investigasi Anwar Nasution dan Bendahara LSM KPK RI Hasan Ambran, menegaskan dugaan penyimpangan tersebut. “Kami minta Poldasu dan Kejatisu segera panggil dan periksa oknum kepala sekolah SMPN 1 Besitang. Dana BOS tidak tepat sasaran dan diduga dikorupsi,”oleh oknum Kepsek. tegas Agus Kepada MEDAN EKSPOS,COM
Menurut Agus, ketidak transparanan pengelolaan dana BOS selama ini berpotensi melanggar Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dengan ancaman hukuman minimal dua tahun penjara jika terbukti tidak ada dokumen pertanggungjawaban. LSM KPK RI Langkat siap menyertakan bukti awal hasil investigasi mereka untuk mendukung proses hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMPN 1 Besitang dan oknum Kepala Sekolah Doni S,PD belum dapat dikonfirmasi. Pengawasan dana BOS menjadi isu krusial di daerah, mengingat program ini bertujuan mendukung operasional pendidikan dasar dan menengah. (Tim/Red)
Penulis
